Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK soal Batas Usia Pimpinan

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama IM57+Institut mengajukan uji materi atau judicial ulasan (JR) perihal minimum batas umur pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

„Kami mengajukan JR ini sebab adanya krisis kepemimpinan yang nyata di KPK, sehingga ini bukan cuma soal hak kami semata, melainkan upaya membikin KPK lebih baik,“ kata Novel dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Salah satu yang sempat menjadi sorotan yaitu kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang terbukti sudah melanggar etik sebab dianggap memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Lalu, ada juga kasus etik Lili Pintauli sebab sudah menerima gratifikasi menonton https://www.freshnytrees.com/ ajang balap MotoGP di Mandalika. Serta beberapa pimpinan KPK lain seperti, Alexander Marwata, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang dianggap berpotensi melanggar etik.

Dalam uji materi, Novel Baswedan mengatakan, salah satu yang menjadi landasan yaitu 40 tahun sebagaimana tercantum pada undang-undang lama serta adanya minimum pengalaman sebagai pegawai KPK selama satu periode kepemimpinan KPK (5 tahun) menjadi dasar dalam pengajuannya.

„Pembentukan Undang-Undang KPK yang lama, termasuk penentuan umur yaitu salah satu landasan untuk menunjang supaya pimpinan KPK masih mempunyai jiwa muda untuk menggebrak sebagaimana batasan umur komisi lain yang hadir pascareformasi,“ tegas Novel.

Sebelumnya, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga ketika ini belum mempertimbangkan member panitia seleksi (pansel) untuk calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

Ari mengatakan, hingga sekarang Presiden Jokowi masih menggodok nama-nama kandidat pansel KPK hal yang demikian.

„Hingga ketika ini Presiden belum mempertimbangkan nama tokoh-tokoh yang menjadi member pansel capim dan Dewas KPK. Nama-nama bakal calon pansel masih dalam pengerjaan penggodokan,“ kata Ari.

„Dalam mempertimbangkan sembilan member pansel Dewas dan capim KPK, Presiden berpegang pada koridor hukum perundang-undangan,“ jelas ia.

Ari menyebut, Presiden Jokowi juga akan mempertimbangkan penyusunan dan penetapan pansel KPK untuk memperkuat KPK dan metode pemberantasan korupsi di Indonesia.

„Kecuali itu, seperti yang sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden, member pansel KPK yang akan dipilih yaitu tokoh-tokoh yang baik, yang mempunyai integritas, dan yang mempunyai concern pada pemberantasan korupsi,“ kata Ari.

Mantan Pimpinan KPK Kirim Surat Terbuka ke Jokowi soal Pansel KPK

Sembilan mantan pimpinan KPK dari lintas periode mengirim surat terbuka terhadap Presiden Jokowi supaya mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat pansel capim KPK di tengah merosotnya daya kerja KPK.

„Sembilan mantan komisioner KPK mengirimkan surat terbuka terhadap Presiden supaya kemudian dapat memilih teladan-teladan berintegritas, kompeten, dan independen yang nantinya akan menjadi Panitia Seleksi Komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029,“ kata Komisioner KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, dalam keteranganya, Sabtu (18/5/2024).

Berikut isi surat terbuka yang didapat Merdeka.com, dihasilkan oleh sembilan mantan pimpinan KPK untuk Presiden Jokowi:

Bapak Presiden yang kami hormati, akhir-akhir ini waktu terakhir situasi pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan. Merujuk temuan Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 mengalami stagnasi pada angka 34. Sedangkan dari sisi peringkat, Indonesia juga turun tajam, dari 110 ke 115.

Bukan cuma itu saja, situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengalami hal serupa. Rentetan pelanggaran etik, bahkan problem hukum, ikut mewarnai kepemimpinan Komisioner KPK masa jabatan 2019-2024. Sejalan dengan hal itu, menurut data dari sejumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK perlahan mulai pudar.

Bapak Presiden, situasi semacam ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk kembali meningkatkan daya kerja KPK seperti sediakala. Momentum perbaikan terbuka lebar dengan pergantian Komisioner KPK yang tak lama lagi akan dilangsungkan.