Satgas Pasti perkuat koordinasi berantas aktivitas keuangan ilegal

Pejabat yang bekerja secara transparan memperkuat organisasi untuk menghilangkan aktivitas keuangan ilegal

Bandarlampung (ANTARA) – Badan Pemberantasan Jasa Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menyelenggarakan penguatan kerja sama dalam pelaksanaan pemberantasan investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan layanan lainnya serta berbagai transaksi keuangan ilegal untuk melindungi masyarakat.

“Kerja sama dan kerja sama antar otoritas, kementerian, dan lembaga harus lebih ditingkatkan untuk memperlancar proses pemberantasan kegiatan keuangan ilegal secara umum,” kata Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Sabtu, dalam keterangannya di Bandarlampung. Hal itu, https://www.bleeckerstreetpizzany.com/ lanjutnya, sejalan dengan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurutnya, berkat UU P2SK, keberadaan Satgas Pasti memiliki sistem hukum yang kuat dalam memberantas kegiatan keuangan ilegal, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kemudian, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran pada kegiatan keuangan, penanaman modal, pengelolaan keuangan, intermediasi, dan sektor jasa keuangan serta penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran tanpa menaati peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan efek jera terhadap penegakan hukum, Pasal 305 UU tersebut juga mengatur ancaman pidana penjara minimal 5 hingga 10 tahun dan denda minimal Rp 1 hingga 1 triliun bagi yang melakukan aktivitas keuangan ilegal. acara.

Berdasarkan data Pokja Pasti, hingga Desember 2023 diketahui terdapat 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online (pinjol) ilegal, dan 251 gadai ilegal atau Pokja Close Past. Sedangkan Kantor OJK Provinsi Lampung menerima 28 pengaduan pinjol ilegal dan 3 pengaduan investasi ilegal pada tahun 2023.

Pertemuan perdana beberapa Satgas pada tahun 2024, selain untuk mendorong kerja sama antarsektoral dalam pemberantasan pencucian uang, juga bertujuan untuk:

Mendukung peran dan fungsi otoritas, lembaga dan informasi dalam kelompok layanan tertentu. Kami berupaya mendapatkan penanganan yang terbaik, karena masih banyak keluhan atau laporan masyarakat mengenai terjerumusnya perusahaan ilegal, termasuk investasi dan pinjaman online.

Menetapkan program/kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas usaha ilegal agar tidak meluas di masyarakat. Menyelenggarakan proses koordinasi antar kelompok kerja di tingkat regional, kota, dan regional.

Pada tahun 2024, otoritas yang ditentukan akan memiliki empat badan/lembaga lagi, yaitu Kementerian Sosial, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, di tingkat nasional, jumlah kelompok kerja yang ditetapkan sebanyak 16 kementerian/lembaga/otoritas. Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan waspada terhadap penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan pinjaman pribadi karena mempunyai kekuatan untuk merugikan masyarakat. Melalui upaya pencegahan yang dilakukan Satgas Pasti, diharapkan dampak kerugian finansial dan dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan ilegal dapat dikurangi.