Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebutkan pengalamannya menertibkan juru parkir (jukir) liar di sejumlah fasilitas biasa saat menjabat gubernur DKI Jakarta.
Berdasarkan Ahok, penertiban juru parkir liar di Jakarta susah dilaksanakan karena adanya oknum pemerintah daerah atau pemda yang terlibat. Oknum pemda itu, kata Ahok, sering menolak usulan terkait rencana penertiban jukir liar.
Hal ini dikenalkan Ahok saat ditanya soal keadaan Tanah Abang yang saat humaskepri.id ini cenderung tak teratur atau acak-acakan dan bagaimana sistem Ahok dahulu untuk menertibkannya, termasuk maraknya parkir dan jukir liar.
„Seperti di Waduk Melati (Tanah Abang), aku usulan beberapa kali (ditertibkan), mereka ada oknum di pemda yang tak ingin. Aku kaprah ada pembagian uang yang banyak sekali di parkir-parkir liar ini,“ kata Ahok melalui siaran YouTube Panggil Aku BTP, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Ahok menegaskan pernyataannya ini bukan tanpa alasan. Karena, Ahok sudah menemui para jukir untuk melihat lantas keadaan kehidupan sehari-harinya yang jauh dari kata mewah.
„Sebenarnya juru-juru parkir itu aku temui mereka kok. Mereka juga enggak jadi kaya raya kok, tukang terima setorannya yang jadi kaya aku kaprah. Juru parkir mah miskin-miskin aja, biasa-biasa aja, tepat-pasan,“ ucap Ahok.
Selanjutnya, Ahok juga bercerita terkait upayanya menertibkan parkir liar di wilayah Sabang, Jakarta Sentra. Kala itu, Ahok membikin kebijakan bayar parkir non tunai atau cashless.
„Dengan parkir cashless itu tukang parkir kita gaji baik semua kok, dapat gaji lebih baik dan penghasilannya banyak banget. Itu sehari dapat puluhan juta satu jalan,“ kata Ahok.
Solusi Ahok Ditolak Oknum Pemda
Berdasarkan Ahok, memperbanyak gedung-gedung parkir dapat menjadi salah satu opsi menertibkan parkir liar di Jakarta. Lokasi parkir, kata Ahok dapat dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, termasuk di atas sungai-sungai.
Sistem ini, kata Ahok, juga pernah coba diusulkan, namun tak terealisasi karena ada penolakan dari oknum pemda. Ahok berujar, oknum pemda juga sering kali ikut serta memberi pengaruh warga agar tak menyetujui rencananya.
„Mereka bilang ‚enggak boleh Pak di atas sungai, pelanggaran‘. Aku kadang-kadang ini memang kesalahan bila di kampung aku. Kadang ada oknum pejabat di DKI yang sengaja nakut-nakutin dan enggak boleh, enggak boleh karena takut setorannya sirna kan,“ ujar Ahok.
Viral Parkir Liar di Sekitar Masjid Istiqlal Dipatok Rp150 Ribu
Sebelumnya, viral sebuah rekaman video aksi pungutan liar yang terjadi di sekitar lingkungan Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam video hal yang demikian salah seorang pengendara kendaraan beroda empat mengaku diminta bayaran Rp150 ribu untuk jasa parkir liar di luar Masjid Istiqlal.
Tampak dalam video yang diunggah akun Instagram @info_jakartapusat, perekam video memperlihatkan tiga orang pria yang diduga melaksanakan praktik pungli.
Perekam video yang juga pemilik kendaraan kendaraan beroda empat mempertanyakan harga yang dipatok parkir liar sebesar Rp150 ribu.
Korban menonjol saling beradu mulut dengan tiga orang pria yang ialah pelaku pungli.
Seorang juru parkir liar yang mengenakan jaket putih menerangkan alasannya mematok harga Rp150 ribu hal yang demikian.
„Umumnya ada uang kebersihan, lalu uang semua macemnya, ini (uang) bersih pak,“ kata pria berjaket putih seperti dalam video hal yang demikian.
Dirasa alasan pelaku yang tak cukup masuk akal, lantas pemilik mempertanyakan undang-undang daerah (perda) soal pungli hal yang demikian.
„Bapak cari aja di google. Ini parkir liar pak,“ saut pria lainnya yang mengenakan kaos hitam.
Sementara itu, pria yang berjaket putih kembali menerangkan tentang parkir liar itu. Dia menyebut bila lahan parkir di sekitar Masjid Istiqlal ada yang bertanggung jawab.
Discussion
Leave a reply