Ada Aset Firli Bahuri yang Tak Masuk LHKPN, Pengacara: Harta Belum Dimiliki Sepenuhnya

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengungkapkan alasan rtp slot sejumlah aset kliennya tak terdaftar didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Ihwal aset tak terdaftar itu akan dia klarifikasi didalam pemeriksaan Firli Bahuri di Dittipidkor Gedung Bareskrim Polri lantai 6 hari ini, Rabu, 27 Desember 2023.

Ian mengatakan, pihaknya diminta menambahkan klarifikasi mengenai LHKPN Firli Bahuri. Menurut dia, sejumlah aset Firli Bahuri tidak terdaftar lantaran ada akta pengikatan jual membeli yang belum selesai. „Nanti kami sampaikan ke penyidik,“ ucapnya di ucapnya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Perihal kelengkapan laporan harta kekayaan Firli Bahuri didalam LHKPN, Ian menjelaskan aset yang dilaporkan itu terhambat oleh keputusan undang-undang. Menurut dia, ada aset yang belum semuanya dimiliki oleh Ketua KPK nonaktif itu.

Dia menjelaskan, aset Firli Bahuri itu masih didalam sistem pengikatan, belum hingga ke akta jual beli. „Belum full semuanya punya beliau, agar tidak dilaporkan,“ ujarnya. Untuk dilaporkan ke LHKPN, Ian menjelaskan sebuah aset itu kudu dimiliki oleh penyelenggara negara.

Harta kekayaan itu, kata Ian, termasuk tanah dan bangunan. Dia menjelaskan ada pula apartemen yang pengembangnya dipailitkan agar kliennya terhambat didalam sistem kepemilikan. „Sudah ada putusan pailit,“ ujarnya.

Pemeriksaan hari ini sebagai tindak lanjut berasal dari mangkirnya Firli kala pemanggilan terhadap Kamis, 21 Desember 2023. Firli Bahuri selayaknya menjalani pemeriksaan yang ketiga sebagai tersangka.

Firli Bahuri akan dimintai keterangan mengenai harta benda miliknya, termasuk harta istri, anak, dan keluarga. Alasan penyidik gara-gara ada fakta berwujud aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan didalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Saat ditanya mengenai harta benda yang tidak dilaporkan ke LHKPN, Ian Iskandar mengatakan, didalam pemeriksaan hari ini, kliennya akan mengklarifikasi seluruh harta kekayaan miliknya termasuk punya anak, istri dan keluarganya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menilai alasan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri mangkir berasal dari panggilan pemeriksaan terhadap Kamis, 21 Desember 2023, tak patut dan tak wajar. Kamis itu selayaknya menjadi pemeriksaan ketiga Firli Bahuri sebagai tersangka didalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

„Penyidik menilai alasan yang disampaikan didalam surat bukan merupakan alasan yang patut dan wajar, bersama dengan demikianlah penyidik akan menerbitkan dan mengirim surat panggilan kedua terhadap tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya terhadap Kamis, 21 Desember 2023.

Ade belum menjelaskan secara cermat kapan surat pemanggilan kedua itu dilayangkan. Sedang pemanggilan untuk pemeriksaan hari ini tertuang didalam Surat Nomor S.Pgl/4829/XII/RES.3.3./2023/ Ditreskrimsus tertanggal 18 Desember 2023.